Terobosan Hukum Yusril Ihza

Home / Opini / Terobosan Hukum Yusril Ihza

Oleh: Hamid Basyaib
Aktivis & Mantan Wartawan

Di banyak bidang sering terjadi sikap/tindakan/keputusan yang bersifat terobosan (breakthrough); begitu pula di bidang hukum. Suatu tindakan dipandang sebagai terobosan jika isu yang dipersoalkan telah dianggap benar, mapan, dan diamalkan sejak lama dengan keyakinan bahwa hal tersebut memang sudah seharusnya atau sewajarnya.

Hari-hari ini kita sedang menyaksikan suatu proses gugatan hukum yang bersifat dan akan berimplikasi menjadi terobosan hukum (rule breaking) oleh pengacara Yusril Ihza Mahendra, mewakili empat kliennya yang dipecat dari Partai Demokrat. Terobosan hukum ini berpotensi kelak melanda semua partai politik lain, bahkan juga ormas-ormas.

Inti masalah adalah: apakah AD/ART sebuah partai (dalam hal ini Partai Demokrat) telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang (dalam hal ini UU Parpol No. 2/2011). Sebagai bagian resmi dari sistem ketatanegaraan, AD/ART setiap partai wajib menaati UU yang mengatur hal itu; isi AD/ART mereka wajib mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh UU tersebut.

Masalahnya: bagaimana jika AD/ART parpol tidak sesuai dengan pedoman yang sudah digariskan UU tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya? Badan peradilan apa yang berwenang memutuskan bahwa AD/ART tersebut sudah sesuai ataupun berlawanan dengan pedoman UU?

Yusril memastikan: tidak ada lembaga peradilan yang berwenang menetapkan hal tersebut. Yaitu menilai suatu aturan yang statusnya di bawah UU dalam hubungannya dengan UU yang mengatur hal tersebut, untuk memastikan kesesuaian ataupun pertentangannya. Maka ia, mewakili kliennya, memohon supaya Mahkamah Agung yang diberi wewenang untuk mengatur masalah ini.

Di sinilah letak sifat terobosan dari apa yang sedang diupayakan Yusril.

Artinya: ada suatu masalah hukum, tapi selama ini tidak ada lembaga peradilan yang punya wewenang untuk mengadilinya; dan Yusril mendesak supaya negara menetapkan eksistensi lembaga peradilan tersebut dalam sistem hukum Republik Indonesia.

Sudah tentu diskusi dalam proses gugatan ini sangat penting. Namun juga menyimpan ironi dan keganjilan yang luar biasa.

Mengapa badan negara yang berwenang mengesahkan AD/ART suatu parpol (Kementerian Hukum, Perundangan dan HAM) mengesahkan kehadiran parpol tersebut berikut AD/ART dan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya, terutama hak untuk menjadi peserta pemilu dan mengajukan calon presiden (dan jenjang-jenjang di bawahnya), jika ternyata ada ketaksesuaian AD/ART mereka dengan UU?

Apakah itu berarti Kementerian tersebut tidak sungguh-sungguh bekerja meneliti AD/ART yang diajukan kepadanya untuk memastikan kesesuaiannya dengan UU yang mengatur parpol?

Ataukah Kemenhumkam menganut tafsir sendiri atas ketentuan UU tersebut, yang intinya menyatakan bahwa AD/ART suatu parpol merupakan wilayah otonomi partai tersebut? (Tapi, apa makna “otonomi” di situ?).

Diskusi dan debat dalam persidangannya sangat mungkin akan dipenuhi kontestasi tafsir atas bunyi UU dan juga atas bunyi pasal-pasal tertentu dalam AD/ART partai; untuk kemudian ditafsirkan pula kesesuaian ataupun pertentangan antara keduanya.

Besar kemungkinan Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan Yusril. Sebab tidak mungkin legal vacuum ini dibiarkan berlarut-larut lebih lama lagi. Bagi saya ini bukan soal Partai Demokrat atau partai manapun.

Sebagai warganegara, kepentingan saya hanyalah ingin masalah serius ini dibereskan, agar ada kepastian hukum dalam mekanisme untuk memutuskan legal dispute ini, supaya sistem ketatanegaraan kita semakin membaik. Sebagai lembaga peradilan tertinggi, MA tentu wajib memberi putusan yang jelas tentang masalah ini.

Jika kekosongan hukum ini teratasi, mudah diduga bahwa semua partai lain (termasuk PBB Yusril), bahkan semua ormas, akan harus meneliti lagi AD/ART masing-masing, untuk diselaraskan dengan pedoman penyusunan AD/ART seperti sudah ditetapkan dalam UU.

Tindakan penyesuaian ini bisa dilakukan karena adanya gugatan dari pihak-pihak yang dirugikan oleh suatu ketentuan AD/ART ataupun dilakukan “atas kesadaran sendiri”; dilakukan revisi, bahkan tanpa terlebih dulu digugat oleh, misalnya, anggota partai yang tidak puas.

Bisa terjadi, antara lain, wewenang seorang ketua umum partai akan tidak lagi sebesar sebelumnya; mungkin mereka tidak lagi merangkap aneka jabatan lain di partainya sehingga kekuasaan terkonsentrasi di tangannya, sampai derajat seolah partai adalah milik mutlak dirinya, dan sebagainya.

Akan ada kegaduhan, bahkan sedikit kehebohan internal di masing-masing partai akibat putusan MA ini. Tapi mungkin itu harga yang tidak mahal untuk membeli sebuah sistem ketatanegaraan yang semakin baik, sesuai norma-norma demokrasi moderen. *