Perppu Tentang Pemilihan Kepala Daerah Resmi Diteken

Home / Artikel / Perppu Tentang Pemilihan Kepala Daerah Resmi Diteken

Akhirnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) keluar. Nomornya mudah diingat, nomor 2 tahun 2020. Perppu tersebut menjadi dasar hukum bagi KPU bergerak dengan pasti. Setelah tanggal 21 Maret melakukan penundaan empat tahapan pilkada serentak 2020.

Ada tiga pasal yang diatur sebagai solusi atas keberlangsungan pilkada serentak 2020 akibat pandemi Covid-19. Ketiganya bertali temali seputar penundaan dan melanjutkan pilkada serentak.

Pertama, Pasal 120 ayat 1 menambah kondisi penundaan secara bersamaan pada lebih dari satu daerah yang melaksanakan pilkada. Pengaturan tersebut berbunyi “…sebagian besar daerah, atau seluruh daerah…”. Pasal 120 ayat 1 juga mengatur sebab penundaan baru, yaitu bencana nonalam. Kondisi ini tentu merujuk pada pandemi Covid-19 yang tengah terjadi. Pasal 120 ayat 2 mengatur keserentakan pelaksanaan pemilihan lanjutan.

Kedua, Pasal 122A ayat 1 dan 2 menjustifikasi apa yang telah dilakukan oleh KPU, yaitu penundaan empat tahapan pilkada serta RDP yang digelar Komisi II DPR RI. Komisi II DPR telah membuat dua kali RDP, tanggal 30 Maret dan tanggal 14 April. Hasilnya kesepakatan penundaan tahapan pilkada. Diatur juga agar KPU membuat Peraturan tentang tata cara dan waltu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan.

Ketiga, Pasal 201 mengatur waktu pemungutan suara ditunda untuk dilaksanakan bulan Desember 2020. Penetapan bulan Desember 2020 ini dengan syarat status bencana nasional berakhir. Bila bencana nasional masih berlanjut dimungkinkan waktu tersebut dijadwalkan kembali.

Isi Perppu menempatkan status bencana nasional sebagai indikator pilkada lanjutan dilaksanakan bulan Desember atau kembali ditunda. Sebelumnya Presiden Jokowi telah keluarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana nasional Covid-19. Disebut dalam Keppres sebagai bencana nonalam.

Artikel asli dapat dilihat disini.

Perppu Keluar