Esemka Itu Swasta, Bukan Mobnas

Home / Opini / Esemka Itu Swasta, Bukan Mobnas

Oleh: Jely Bandaro (@erizeli)

Suka-suka mereka mau apa, duitnya mereka. Bukan duit negara, nggak pakai keringanan pajak seperti LCGC, nggak ada proteksi, nggak ada fasilitas bebas bea impor dan sebagainya. Sama saja dengan VIAR, Bajaj dan lainnya.

Oligarki Bisnis dan Politik

Tahun 90-an, saya dapat pesanan dari Pabrik PT. Aneka Sandang untuk mensuplai Modem pengontrol benang pada mesin tenun. Harganya Rp 3.500.000 per unit. Jumlah mesin tenun pada PT. Aneka Sandang itu ratusan. Jadi ini bisnis enggak kecil. Modem ini buatan Jepang dan Korea. Harganya sampai di Indonesai sekitar Rp 3,2 juta. Tapi masalahnya untuk impor modem itu saya tidak langsung. Karena pelaksana impor itu dimonopoli oleh agen tunggal. Jadi saya harus beli kepada agen tunggal itu. Dia buka harga Rp 3,4 juta. Sebagai anak muda, saya berpikir pemberontak. Mengapa benda sekecil ini harus tergantung import. Apa engga ada orang indonesia yang bisa buat?

Melalui teman yang punya toko peralatan mesin di Glodok, saya perlihatkan modem itu. Berharap dia bisa bantu saya dapatkan orang yang bisa buat modem itu. Dia perhatikan dengan seksama modem itu. Dia memberi saya alamat seseorang yang tinggal di Bandung. Saya pun meluncur ke alamat itu. Orangnya masih muda. Seumuran dengan saya ketika itu. Dia DO dari ITB jurusan eletro. Saya katakan bahwa saya ingin membeli modem ini kalau ada yang bisa buat. Tak berapa lama dia mulai gambar di kertas sistem sirkuit modem itu. Kemudian dia kalkulasi komponen yang ada. Anda tahu berapa harga dia buka? Rp 750.000.

Saya tidak begitu percaya. Saya tanya bagaimana harga bisa sebesar itu? Menurutnya, biaya komponennya hanya Rp. 300. 000. Yang mahal adalah komisi petugas LEN (Lembaga Elektronika Nasional). Untuk apa? pinjam alat LEN untuk membuat papan sirkuit. Maklum papan sirkuit modem itu ada lebih dari 1 layer. Jadi harus menggunakan alat yang canggih. Yang punya hanya LEN. Dia harus sogok petugas LEN sebesar Rp 200 ribu. Saya paham. Deal. saya pesan 3 unit. Dia menggunakan komputer graphis (Apple) untuk membuat design modem sirkuit itu. Setelah jadi, gambar itu di bawa ke tempat printing (Jasa pra cetak produk grafis) agar bisa didapat negatif film. Nah negatif film itulah dibawa ke LEN untuk di cetak dalam bentuk papan sirkuit modem. Tidak lebih tiga jam, papan sirkuit Modem itu sudah selesai.

Baca:  Presiden Ingin Realisasi Anggaran Semakin Baik

Kemudian kembali ke rumahnya untuk finishing. Dengan menempatkan beberapa komponen dan casing, maka jadilah modem kontrol benang mesin tenun tanpa merek itu. Saya berikan kepada purchasing PT Aneka Sandang. Saya buka harga Rp 2 juta. Awalnya bagian purchasing itu ragu untuk beli. Karena saya janjikan komisi Rp 200 ribu per unit, dia mau juga. Tapi dia tidak bayar sebelum dia uji dulu di mesinnya. Kalau memang terbukti modem itu bisa di pakai dia akan beli banyak. Terbutki, memang modem yang saya jual itu bisa dipakai dengan baik. Setiap bulan saya bisa jual 10 unit. Setahun terus terjadi repeat order. Menurut mereka modem saya lebih baik dari buatan jepang dan korea.

Sayapun bernisiatif mendirikan pabrik untuk membuat modem itu. Saya ingin jadi supply chain pabrik tekstil. Karena kebutuhan modem itu sangat besar. Menurut survei pasar, setiap pabrik punya mesin tenun sedikitnya 100 unit. Ada ratusan pabrik tenun di Indonesia. Hitung punya hitung, ratusan miliar rencana penjualan bisa diraih dan untungnya sangat besar tentunya. Saya lakukan riset terhadap jenis peralatan apa saja untuk membuat pabrik modem itu. Termasuk bahan baku papan sirkuit yang sumbernya dari Taiwan. Yang paling mahal adalah mesin untuk membuat papan sirkuit elektronik. Partner saya di Taiwan mau jadi investor.

Setelah hasil studi selesai, saya ajukan izin pendirian pabrik ke Departement Perindustrian. Tiga bulan setelah izin diajukan, dapat jawaban bahwa pendirian pabrik modem itu ditolak. Tanpa alasan yang jelas. Sayapun berusaha mendatangi Dirjen perindustrian. Mau tau alasanya. Dia perlihatkan analisa dari Universitas dan LEN bahwa Indonesia belum mampu membuat modem itu karena membutuhkan papan sirkuit lebih dari 1 layer. Bahan baku juga tidak tersedia. Belakangan saya tahu ternyata otak dibalik penolakan izin itu adalah agen tunggal yang dapat izin monopoli dari pemerintah.

Itulah pengalaman saya. Tahun 2006, ada teman yang mau buat pabrik kendaran angkut untuk pedesaan. Harganya sangat murah. Karena dapat dukungan supply chain dari China. Juga gagal dapatkan izin dari Pemerintah. Karena tekanan dari kartel industri otomotif. Makanya ketika ESEMKA itu tahun 2007 di canangkan oleh SBY, bagi saya itu hanya politik. Apa mungkin Pemerintah berani menghadapi kartel pemegang merek asing itu ? terbukti sampai tahun 2013 dipenghujung kekuasaan SBY, Esemkan hanya wacana.

Baca:  Kunjungan Kerja ke NTT, Presiden Akan Tinjau Pengembangan Infrastruktur Wisata di Labuan Bajo

Tapi ternyata di era Jokowi, ESEMKA mendapat dukungan politik untuk terus dianjutkan. Mengapa sampai lebih 5 tahun baru izin SUT keluar? Itupun saya yakin karena tekanan dari kartel pemergang merek. Bahkan program Mobil Nasional kandas ditangan DPR. Alasannya pasar bebas. Engga boleh ada lagi proteksi. Engga bisa lagi pemerintah memberikan fasilitas babas bea impor kepada mobil nasional. Mengapa kartel pemegang merek tidak ingin ada merek lain? Karena mereka tahu harga kendaraan itu murah. Menjadi mahal karena kartel. Jadi industri otomotif di Indonesia itu tidak jauh dari bisnis rente.

Apakah ESEMKA itu izin diberikan sepenuh hati? Ingat ini bukan mobnas. Tetapi Swasta. Jadi ESEMKA harus menjual dengan harga pagu yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Permendagri Nomor 4/2019. Bagaimana mungkin ESEMKA bisa bersaing dengan merek lain yang sekelas? Saya rasa ini rekayasa dari pemegang merek agar ESEMKA engga bisa jual dengan harga murah. Tapi saya yakin ini permainan politik Jokowi menghabisi bisni rente. Dia memang tidak menghadapi frontal para kartel itu, dia lakukan secara gradual. Kalau industri otomotif tidak berubah mindsetnya, bukan engga mungkin harga pagu pemerintah akan di hapus. Dan saat itulah ESEMKA akan leading.

Apakah pemegang merek asing diam saja? Oh tidak. Sekarang melalui elite politik, pengamat digunakan untuk mem-pressure pemerintah terhadap kehadiran ESEMKA. Targetnya agar ESEMKA jadi bangkai. Pertarungan belum selesai. ESEMKA tetap kerja tanpa koar-koar. Sementara pihak lain yang terhubung dengan industri otomotif yang sudah eksis di indonesia sibuk menggiring masalah ESEMKA ke ranah politik, dengan membangun issue anti china.

Mengapa saya terkesan sangat militan membela ESEMKA. karna saya tahu peta bisnis oligarki politik yang melahirkan bisnis rente. Banyak anak bangsa yang membangun industri di luar negeri. Karena muak dengan oligarki ini. Tahun 2005 saya ajukan proposal pendirian pabrik modem di Changsa, china. Tidak lebih sebulan, izin keluar. Bahkan saya dapat jaminan bahan baku papan sirkuit dari supply chain BUMN China. Saya juga dapat kredit ekspor dari China. Karena sebagian hasil produksi di ekport ke India dan Indonesia. Saya dan tentunya teman-teman lain yang berkiprah dalam bisnis di luar negeri sangat ingin membangun negeri ini.

Tentu kita berharap Indonesia bisa mengganyang bisnis rente itu. Agar persaingan bebas terjadi dan harga bersaing. Semoga Jokowi kuat selalu dan istiqmah.

WhatsApp chat