Ibu Kota Negara dan Tujuan 11 SDGs: Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan

Home / Opini / Ibu Kota Negara dan Tujuan 11 SDGs: Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan

 

 

Oleh: Arimbi Heroepoetri.,SH.LL.M

(Pegiat Hukum, HAM, Masyarakat Adat, Lingkungan dan Perempuan, Direktur PKPBerdikari)

 

Jakarta, 28 Agustus 2019

Senini siang (26/8/2019) Presiden Joko Widodo secara resmi telah mengumumkan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) yang akan datang terletak di dua Kabupaten di Kalimantan timur: Penajam Paser Utara (PPU), dan Kutai Kertanegara.Setidaknya ada empat alasan utama pemilihan lokasi ini, yaitu: (1) Resiko bencana minimal, baik banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, tsunami, maupun gempa bumi; (2) Lokasi strategis di tengah Indonesia; (3) Infrastruktur relatif lengkap; dan (4) lahan dikuasai pemerintah seluas180,000 ha.

 

Rencana pemindahan IKN dari Jakarta ke tempat lain bukanlah barang baru, karena sudah dimulai sejak era Presiden pertama, Soekarno ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kemudian di era Presiden ke-2, Soeharto, yang merencanakan lokasi IKN di Jonggol atau Bogor, Jawa Barat. Di era Soesilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-5, bahkan sempat dibentuk Tim Khusus untuk mengkaji pemindahan ibu kota. Rencananya pembangunan infrastruktur IKN akan dimulai tahun 2022, dengan estimasi anggaran Rp. 466 Triliun dan merelokasi 1,5 juta penduduk, yang kebanyakan adalah Aparat Sipil Negara, TNI/POLRI beserta keluarganya.

 

Segera setelah pengumuman senin kemarin, berbagai macam reaksi dari masyarakat bermunculan. Mulai dari yang mendukung, menolak, maupun masih dalam kondisi bingung. Banyak pertanyaan muncul: Apakah tidak menghancurkan hutan tersisa di Kaltim? Apakah tidak mengganggu kehidupan masyarakat adat di Kabupaten tersebut? Apakah tidak terjadi konflik antara pendatang dan penduduk setempat? Apakah terbuka peluang korupsi dan pemborosan uang Negara? Akankan menjadi proyek mercu suar yang cenderung mangkrak? Apakah tidak menambah beban lingkungan, sosial dan ekonomi bagi Kaltim?

 

Baca:  SERANGAN PERTAMA DI 2019

Menurut hemat saya, kondisi sekarang bukan lagi untuk setuju atau menolak lokasi IKN, namun bagaimana IKN itu hadir untuk memenuhi kaidah “Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan” (sustainable cities and communities) sebagaimana Target 11 (dari 17) Sustainable Development Goals/SDGs  (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang merupakan komitmen global di bawah komando Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

 

“Bayangkanlah sebuah kota  yang digerakkan dengan 100 persen energi terbarukan, sistem pembuangan  limbah cair, sampah rumah tangga dan sampah industri dikelola dengan baik dan aman. Sehingga meminimalkan pencemaran air, tanah dan udara.  Jalan-jalan dipenuhi pohon rindang dan ruang istirahat para pelaju, dan bangunannya ramah lingkungan serta tahan gempa. Para ASN menuju tempat kerja dengan berjalan kaki, bersepeda atau memakai transpor publik yang ramah lingkungan. Tidak ada lagi kemacetan yang menghambat laju lalu-lalang penduduk. Para pedagang kaki lima diberikan tempat berusaha yang nyaman dengan disain bangunan bernuansa budaya setempat, demikian pula hotel-hotelnya. Ibu kota bukan hanya tempat bekerja, tetapi tempat yang aman dan nyaman untuk hidup. Jika kelak orang menyebut Ibu Kota Negara Indonesia, yang terbayang adalah sebuah kota dengan indeks kebahagiaan tertinggi di dunia” Demikian kutipan dari status FB rekan saya, Mila Nuh.

 

Bayangan mengenai kota di atas bukannya tidak mungkin. SDGs mensyaratkan pembangunan yang inklusif, artinya pembangunan yang melibatkan semua pihak, pembangunan yang tidak boleh meninggalkan seorangpun (leave no one behind). Artinya dibutuhkan dan menjadi keharusan agar saran, pendapat, dan opini semua pihak dapat diakomodir dalam proses pembangunan IKN tersebut di atas. Indonesia jelas terikat dan berkomitmen untuk melaksanakan SDGs dengan lahirnya Peraturan Pemerintah nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

 

Baca:  Menakar Nawacita di Desa

Ada 7 Target yang ingin dicapai dalam Tujuan 11 SDGs, yaitu:

  1. Memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau
  2. Akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau dan berkelanjutan bagi semua
  3. Meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan
  4. menguatkan upaya melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia
  5. mengurangi jumlah kematian secara signifikan karena dampak krisis ekonomi atau karena bencana
  6. mengurangi dampak buruk lingkungan di perkotaan dengan memberikan perhatian khusus kepada kualitas udara dan manajemen limbah lainnya
  7. menyediakan akses universal terhadap ruang-ruang publik yang aman, inklusif, mudah diakses dan berwawasan lingkungan. Terutama bagi perempuan dan anak-anak, lanjut usia dan orang dengan disabilitas.

 

Dan tugas kita semualah sebagai warga negara untuk memberi saran, mengkritisi dan mengawasi agar proses pembangunan IKN benar-benar menjadi kota yang aman dan nyaman bagi penduduknya. Meyakinkan bahwa target di atas dapat tercapai, dan kita masih memiliki waktu selama tiga tahun untuk melakukan itu, sebelum pembangunan fisik IKN dimulai.

 

WhatsApp chat