Kasus bermula saat Presiden Soeharto mendirikan Yayasan Supersemar pada 16 Mei 1974. Tujuannya untuk membantu pendidikan Indonesia.
Dua tahun berselang, Presiden Soeharto mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 15/1976 yang menentukan 50 persen dari 5 persen sisa bersih laba bank negara disetor ke Yayasan Supersemar. Bermodal PP ini, Yayasan Supersemar mendapatkan uang sebesar USD 419 juta dan Rp 185 miliar.
Dalam perjalanannya, dana yang terkumpul bukannya untuk beasiswa, pembangunan gedung sekolah, kampus dkk, tapi malah diselewengkan ke bisnis keluarga Cendana dkk. Di antaranya yaitu:
- PT Bank Duta USD 419 juta.
- Sempati Air sebesar Rp 13 miliar.
- PT Kiani Lestari sebesar Rp 150 miliar.
- PT Kalhold Utama, Essam Timber & PT Tanjung Redep Hutani sebesar Rp 12 miliar.
- Kelompok usaha Kosgoro sebesar Rp 10 miliar.
