Jumlah Kasus Covid-19 Melonjak, Anies Kembali Terapkan PSBB Ketat

Home / Berita / Jumlah Kasus Covid-19 Melonjak, Anies Kembali Terapkan PSBB Ketat

Jakarta, PKPBerdikari – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat yang dimaknai sebagai rem darurat. Keputusan tersebut diambil setelah melihat perkembangan kasus Covid-19, terutama pada angka kematian, keterisian tempat tidur pada ruang isolasi dan ruang ICU.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, penerapan PSBB pada 10 April 2020 berdampak pada jumlah kasus Covid-19 yang melandai. Namun pertumbuhan jumlah kasus positif kembali meningkat ketika memasuki masa PSBB Transisi pada awal Juni 2020.

“Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta, kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin,” ucap Anies dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu malam, 9 Septermber 2020. Rencananya PSBB secara ketat akan dilakukan pada Senin, 14 September 2020.

Berdasarkan data yang dihimpun corona.jakarta.go.id per 9 September 2020, jumlah kasus aktif di DKI Jakarta mencapai 11.245 kasus, dengan rata-rata tingkat kematian sekitar 2,7 persen. Sedangkan dari sisi fasilitas kesehatan, hingga hari ini keterisian tempat tidur isolasi mencapai 77 persen. Pemprov DKI Jakarta memproyeksikan tempat tidur isolasi akan penuh pada 17 September 2020.

Hal yang sama juga terjadi pada keterisian tempat tidur ICU, yang mencapai 83 persen dari 528 tempat tidur yang ada. Tempat tidur ICU diperkirakan akan penuh pada 15 September.

Untuk itu, Seluruh kegiatan masyarakat akan kembali dilakukan dari rumah seperti halnya pada PSBB di awal pandemi, yakni Bekerja, Belajar, hingga beribadah dari rumah. Meski demikian Anies menyebut hal itu tidak serta merta menghentikan kegiatan usaha secara total, tetapi dilakukan dari rumah.

Anies merinci 11 bidang usaha esensial yang boleh tetap berjalan, diantaranya kesehatan, energi, bahan makanan, keuangan, serta bahan kebutuhan pokok. Kegiatan usaha dari sektor-sektor yang tidak penting dan mendapat izin seperti izin operasional dan mobilitas kegiatan industri akan dievaluasi pemerintah daerah.

Disamping itu, kebijakan ganjil genap akan kembali ditiadakan. Anies mengingatkan, penghapusan ganjil genap bukan berarti membebaskan masyarakat bepergian dengan kendaraan pribadi. “Butuh koordinasi dengan pemerintah pusat juga tetangga Bodetabek. Kami akan koordinasi dengan fase pengetatan yang akan kita lakukan ke depan,” kata Anies.

WhatsApp chat