Kemenkeu Terbitkan Aturan Penempatan Uang Pemerintah di Bank Umum

Home / Berita / Kemenkeu Terbitkan Aturan Penempatan Uang Pemerintah di Bank Umum

Jakarta, PKP Berdikari – Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan aturan penempatan uang negara ke bank umum yang menjadi bagian dari pemulihan ekonomi nasional. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70/PMK.05/2020 yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 22 Juni 2020.

“Menteri Keuangan akan menempatkan uang negara pada bank umum, dan tahap ini merupakan bank milik pemerintah. Dana ini khusus untuk mendorong sektor rill,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers, Rabu, 24 Juni 2020.

Landasan hukum yang digunakan dalam penempatan uang negara di bank umum tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Hal itu juga digunakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 serta menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

Peraturan Menteri keuangan itu merinci beberapa syarat kepada Bank Umum untuk dapat menjadi mitra dalam menyalurkan dana pemerintah. Pertama, memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum. Kedua, kegiatan usaha dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan mayoritas pemegang sahamnya merupakan warga/badan hukum Indonesia/pemerintah daerah.

Baca:  Menuju Indonesia Maju melalui SDM Unggul

Ketiga, memiliki tingkat kesehatan minimal komposit 3 (tiga) yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Keempat, melaksanakan kegiatan perbankan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, PMK itu juga mengatur mekanisme penempatan uang negara pada Bank Umum Mitra, yakni dengan metode over the counter. Metode tersebut merupakan penentuan Penempatan Uang Negara dengan cara mempertemukan antara Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Pusat dan Bank Umum Mitra melalui treasury dealing room Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Direktur Jenderal Perbendaharaan memiliki kewenangan untuk menetapkan batas maksimal penempatan uang negara pada setiap bank umum mitra, yakni dibatasi hanya selama 6 bulan. Selama mengelola dana itu, Bank umum mitra harus memberikan remunerasi kepada pemerintah berupa bunga atau imbal hasil.

“Remunerasi yang diberikan paling sedikit adalah sebesar tingkat bunga atas uang negara untuk rekening penempatan dalam rupiah di Bank Indonesia,” demikian bunyi Pasal 14 Ayat 4 dalam PMK tersebut.

Selanjutnya, Remunerasi itu disetorkan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kepada rekening kas umum negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca:  Tarif Cukai Rokok Naik Mulai 1 Januari 2020
WhatsApp chat