KPK Siap Awasi Anggaran Penanganan Corona

Home / Berita / KPK Siap Awasi Anggaran Penanganan Corona

Jakarta, PKP Berdikari – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, baik di tingat Pusat maupun daerah, memperhatikan aturan perundang-undangan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa (PJB). Hal itu termuat dalam Surat Edaran (SE) KPK Nomor 8 Tahun 2020, yang dikeluarkan Kamis (2/3/2020), di Jakarta.

Surat edaran yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri itu, didasarkan pada banyaknya pelaksanaan PBJ dalam rangka penanganan virus korona yang sedang merebak di Indonesia. Seperti diketahui, pemerintah telah menggelontorkan anggaran senilai 405 Triliun rupiah untuk meredam penyebaran Covid-19.

KPK mendorong PBJ dilakukan secara efektif, transparan dan akuntabel, serta tetap berpegang pada prinsip harga terbaik (Value for money) meski dalam kondisi darurat. Prinsip tersebut merupakan aturan yang tercantum dalam Pasal 4 Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Lebih lanjut, Firli mengingatkan bahwa tujuan dari PBJ adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan dan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.

Baca:  Kongres PDI Perjuangan Akan Rumuskan Konsep Indonesia Berdikari

“Harga tidak menjadi variabel yang berdiri sendiri. Namun, perlu juga mempertimbangkan variabel lain pembentuk harga, terutama kualitas dan waktu di tengah situasi darurat/bencana ini,” terang Firli dalam surat edaran itu.

Seluruh tahapan pelaksanaan PBJ, lanjut Firli, harus selalu menghindari perbuatan yang dikategorikan tindakan pidana korupsi seperti persekongkolan dengan penyedia barang/jasa. Biasanya, persekongkolan terjadi antara penyelenggara negara atau pejabat publik untuk mengatur harga, hingga mengatur pemenang tender.

Firli juga membeberkan berbagai unsur tindakan dalam pidana korupsi yang bisa saja terjadi dalam pelaksanaan PBJ. Beberapa diantaranya adalah unsur penyuapan, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan kecurangan dan atau mal-administrasi.

Kerugian keuangan negara yang dilakukan para pemangku kepentingan dengan memanfaatkan kondisi darurat, menjadi salah satu perhatian utama KPK. “Ancaman hukuman bagi yang berniat jahat memanfaatkan kondisi darurat adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup,” tegas Firli.

KPK turut mendorong peran berbagai pihak untuk bersama-sama mengawasi proses PBJ agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Disamping itu, sanksi tegas juga telah disiapkan bagi setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi, tapi tidak melaporkan kepada pihak berwajib. (Red)

WhatsApp chat