Menakar Nawacita di Desa

Home / Opini / Menakar Nawacita di Desa

 

Oleh: Arimbi Heroepoetri.,S.H.,LLM

(Pegiat Hukum, HAM, Masyarakat Adat, Lingkungan dan Perempuan, Direktur PKPBerdikari)

 

Medan,  6 April 2018

Ibu-ibu apa pernah dengar Nawacita? Tanya direktur PKPBerdikari, Arimbi Heroepoetri dalam acara “Diskusi Empat Tahun Kinerja Jokowi dan Harapan untuk Pemerintahan 2019 – 2024” Para ibu-ibu yang ditanya tertegun dan menggeleng.

Apa pernah mendengar soal BPJS? Pernah…

Kartu Sehat? … Pernah…

Dana Desa? … pernah…

Naaah itu adalah sedikit program dari Nawacita yang dibangun oleh pemerintahan Joko Widodo sejak 4 tahun lalu.

Ya, ternyata setelah hampir empat tahun dilaksanakan oleh pemerintah, kata Nawacita tidak populer di kalangan ibu-ibu di pedesaan. Diskusi yang diadakan di Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang, Sumatera Utara itu dilakukan untuk melihat sampai sejauh mana program pada masa pemerintahan Jokowi telah menyentuh sampai tingkat desa. Sekaligus untuk mendapat masukan atas pelaksanaan program di tingkat akar rumput.

Selanjutnya diskusi yang  dilakukan di tengah perkebunan sawit, sabtu sore, 6 April 2019, diarahkan untuk melihat satu persatu dari 9 program utama dalam Nawacita. Kemudian, bersama-sama menelaah penerapan program tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman ibu-ibu peserta diskusi, ataupun keluarganya. Menterjemahkan asas konektivitas yang sedang dibangun oleh Jokowi melalui pembangunan jalan darat, Tol Laut, dan Tol Langit. Bersama-sama menemukenali bentuk-bentuk ekonomi kreatif di sekeliling kita yang bisa dikembangkan, dan mencoba memahami strategi pembangunan budaya.

Dalam diskusi yang dilakukan atas kerja sama PKPBerdikari dengan Hapsari ini, ada dua temuan menarik lainnya. Walaupun mereka pernah mendengar Dana Desa, dan tahu peruntukan dana desa untuk apa,  tapi mereka tidak tahu bagaimana mengakses dana desa tersebut, bahkan tidak merasa berhak untuk turut menikmati dana desa itu. Ada penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), sebuah program di Nawacita yang menyasar kepada 24 juta siswa kurang mampu yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima Bantuan Siswa Miskin. Namun, selama tiga tahun ini, hanya kartu saja yang dimiliki, pencairan dana tidak kunjung ada. Anehnya, pihak sekolahpun tidak tahu harus bagaimana.

“Ibu-ibu harus kepo ya…” Ujar Arimbi. Kepo artinya ibu-ibu harus berani menanyakan segala sesuatu yang tidak ibu ketahui. Hanya dengan itu, maka program Jokowi akan sampai ke tujuannya, jika tidak kemungkinan tidak tepat sasaran akan terjadi.

Pengawasan program pembangunan yang langsung dilakukan oleh masyarakat memang menjadi penting, agar program pemerintah menjadi efektif dan tepat sasaran. Ini adalah substansi dari peran serta masyarakat dalam pembangunan. Pemerintahan Jokowi telah membuka ruang-ruang partisipasi itu, selain melalui mekanisme formal, ia tetap mempertahankan gaya kerja blusukan yang menjadi ciri khasnya. Apalagi jika menilik Visi dan Misi Jokowi yang diajukan ke KPU untuk pencalonan Presiden periode 2019 – 2024 berbagai program baru untuk pembangunan sumber daya manusia akan digelontorkan.

Setidaknya  akan ada tiga kartu baru yang akan diperkenalkan, yaitu: Kartu Pra Kerja, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Sekali lagi kesemuanya membutuhkan pengawasan masyarakat dalam implementasinya.

 

Baca:  Presiden Jokowi Percayakan Hasil Pemilu kepada KPU

*Foto: Harmi Djafar

WhatsApp chat