Menjaga Agar Hutan Tidak Terbakar (lagi); Salah satu Prestasi Pemerintahan Jokowi dalam Pengelolaan SDA

Home / Focus Group Discussion / Menjaga Agar Hutan Tidak Terbakar (lagi); Salah satu Prestasi Pemerintahan Jokowi dalam Pengelolaan SDA

PKPBERDIKARI, JAKARTA – Sumber Daya Alam (SDA) yang berada di Indonesia sejatinya menjadi hak seluruh warga negara. Untuk itu, SDA perlu dikelola dengan perencanaan yang matang sehingga dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan rakyat. Setidaknya, itu mandate dari Pasal 33 konstitusi kita.

Dalam serial diskusi berjudul “Sumber Daya Alam Untuk Kesejahteraan Rakyat dan Umat”  berlangsung dua kali 25/1 dan 7/2, menghadirkan nara sumber Hani Adiati, Staf Khusus Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Yanuar Nugroho, Ph.D, Deputi II Kantor Staf Presiden, terungkap capaian spektakuler dalam pengelolaan SDA oleh pemerintahan Jokowi – JK, yang belum pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Aksi pemadaman kebakaran hutan yang telah berlangsung setiap musim kemarau selama dua dekade.

Hani Adiati menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015 demikian hebatnya dan meluas di 9 propinsi. Kami bekerja keras bersama setiap unsur. Di tingkat masyarakat dibentuk Manggala Agni, bersama pemerintah daerah setempat dan BNPB, serta TNI, kami melakukan usaha pemadaman.

Kerja keras itu membuahkan hasil, Yanuar mencatat bahwa kerugian dari kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015 – 2016 setara dengan Rp. 221 Triliun. Setahun kemudian area yang mengalami kebakaran hutan menurun drastis sampai 92 persen. Sampai sekarang, kebakaran hutan hebat sudah jauh berkurang, ujar Yanuar.

Baca:  Cerita Agum Gumelar soal SBY ikut Teken Pemecatan Prabowo

Penegakan Hukum

Isu seputar SDA tak melulu berkutat pada pengelolaan, kepastian hukum juga sangat diperlukan untuk menjaga SDA. Hal itu merupakan prioritas Pemerintah Jokowi-JK yang diwujudkan dengan membentuk unit kerja khusus di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Direktorat Jenderal Penegakan hukum.

Dengan adanya unit kerja ini,  kami di KLHK bisa melakukan penuntutan hukum kepada pelaku pembakar hutan, kami memfokuskan kepada korporasi, demikian keterangan dari Hani Adiati.  Akibatnya, sepanjang 2015 hingga Agustus 2018 KLHK mencatat telah mengeluarkan sebanyak 56 sanksi administratif, 115 teguran tertulis, 12 gugatan, 71 pidana difasilitasi kejaksaan, tiga pidana berkas lengkap, dan sembilan masih proses. Beberapa dari gugatan yang diajukan KLHK ke pengadilan berhasil menghukum pelaku korporasi pembakar hutan.

Tentu saja kebakaran hutan bukan satu-satunya tanggung jawab dari Direktorat Penegakan Hukum ini, di luar itu ada enam bidang lain yang menjadi fokus kerjanya, yaitu; Illegal logging, Perambahan hutan, Perdagangan illegal fauna dan flora, Kerusakan lingkungan, dan Pencemaran lingkungan.

Baca:  Tiba di Deli Serdang Pukul 22.00 WIB, Jokowi Langsung Tancap Gas Kampanye

Diskusi yang berlangsung di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini juga memunculkan komitmen Presiden akan perlindungan lingkungan dengan mengeluarkan seperangkat kebijakan. Yanuar menunjuk seperangkat Perpres dan Inpres yang menjadi kewenangan Presiden, dan menjadi landasan hukum akan kebijakan terkait pemanfaatan dan perlindungan SDA, diantaranya adalah Inpres No. 8 Thn. 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit,  Perpres 86/2018 tentang Refroma Agraria, Perpres No. 57 Thn 2016 tentang Gambut, Perpres No. 1 Thn 2016 tentang Badan Restorasi Gambut,  dan Perpres Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

Dengan adanya dasar hukum dan komitmen di atas, maka menjaga kekayaan alam dalam jangka waktu panjang lebih mungkin terjadi. Inilah inti dari pembangunan berkelanjutan.

 

Arimbi Heroepoetri

Direktur PKPBerdikari

WhatsApp chat