Modal Awal Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Rp 6 Triliun

Home / Berita / Modal Awal Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Rp 6 Triliun

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menuturkan, pemerintah akan menggunakan dana maksimal Rp 6 triliun dari kas negara untuk modal awal program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Dalam aturan UU Cipta Kerja bagian ketujuh terkait Jaminan Kehilangan Pekerjaan disebutkan bahwa penyelenggaraan program jaminan akan dilakukan oleh pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan modal awal untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan masing-masing paling banyak Rp 2 triliun.

“Undang-Undang mengatur dana awalnya akan diambil dari APBN, paling besar Rp 6 triliun,” tutur Ida dalam konferensi pers UU Cipta Kerja Rabu (7/10).

Selain itu, ia mengatakan bahwa JKP merupakan jaminan sosial kepada pekerja/buruh yang terkena PHK. Bahkan JKP merupakan ketentuan baru yang diterima oleh pekerja di samping pesangon yang diberikan pengusaha.

“Ketika seseorang mengalami PHK, maka dia butuh sangu atau pesangon dan akan diberikan cash benefit melalui JKP,” kata Ida.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan bahwa pihaknya belum dapat menjelaskan lebih detail mengenai sumber dana awal untuk JKP terkait pos anggarannya. Sebab saat ini Kementerian Keuangan masih menyusun regulasi atau aturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

“Nanti akan kita follow up setelah selesai detail regulasi dan aturan turunannya dan akan diputuskan pemerintah untuk implementasinya,” tuturnya  saat dihubungi Selasa (6/10).

Meski begitu, ia juga tidak menyebutkan kapan target penyelesaian aturan turunan tersebut, yang jelas saat ini pemerintah masih merumuskannya. Adapun Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan diberikan dalam bentuk uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Selain itu, program JKP ini nantinya akan diberikan dengan sumber dana dari modal awal pemerintah. Sebagian juga berasal dari rekomposisi iuran program jaminan sosial yang sudah berlaku saat ini dan diikuti oleh pekerja, serta dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.

 

Sumber

WhatsApp chat