Oh DPR

Home / Opini / Oh DPR

Oleh: Arimbi Heroepoetri.,SH.LL.M

(Pegiat Hukum, HAM, Masyarakat Adat, Lingkungan dan Perempuan, Direktur PKPBerdikari dan Peneliti Senior debtWATCH Indonesia)

 

Tanggal 17 Juli 2020 adalah dimulainya masa reses Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sampai 13 Agustus 2020, masa di mana para anggota DPR kembali ke daerah pemilihannya  untuk menjaring opini para konstituen. Artinya tidak akan ada sidang apapun di DPR sampai masa reses berakhir. Sehari sebelumnya, 16 Juli 2020 dalam sidang Paripurna DPR tidak memasuk agenda pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT), sehingga RUU ini tidak dapat diproses lebih lanjut menjadi RUU inisiatif DPR dalam masa sidang DPR sekarang ini. Padahal RUU PRT ini sudah menjadi wacana sejak tahun 2004 dan sempat menjadi pembahasan di DPR periode 2010 – 2014. Pada masa itu pembahasan berhenti di tingkat Badan Legislatif (Baleg).

Kondisi RUU Perlindungan PRT sedikit lebih baik dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU Pungkas),  setidaknya RUU Perlindungan PRT masih terbuka kemungkinannya untuk dibahas di tahun 2020, sementara RUU Pungkas terlempar dari Prolegnas (Program Legislasi Nasional) prioritas 2020, ketika Ketua Komisi VIII bersurat ke Badan Legislasi (Baleg) – DPR untuk ‘mengeluarkan’ RUU ini dari daftar pembahasan di tahun 2020. Ternyata, surat ketua Komisi VIII ini disesalkan oleh – setidaknya – dua fraksi, yaitu Fraksi Nasdem dan Fraksi PDI Perjuangan  karena surat tersebut tidak melalui konsultasi dengan seluruh anggota Komisi VIII.

Dalam Prolegnas 2019 RUU Pungkas masuk, dan bahkan telah dibentuk Panitia Kerja (Panja). Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) juga giat mengawal RUU ini. Di tingkat masyarakat, kelompok perempuan dan Forum lembaga layanan (FPL), juga Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) aktif melakukan sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya RUU Pungkas ini untuk disahkan. Namun sampai berakhirnya masa bakti DPR Periode 2014 – 2019, RUU ini tak kunjung disahkan.

Ada apa dengan DPR?

Apakah DPR tidak peduli akan nasib 5 juta warganya yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga? Di mana, kebanyakan dari mereka bekerja dalam situasi rentan: jam kerja tidak tentu, tidak ada kontrak kerja yang jelas, imbal-jasa stagnan, potensi mengalami kekerasan dan pelecehan. Belum lagi para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri yang kebanyakan bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Mereka bekerja tanpa perlindungan hukum, bahkan Negara Arab sudah menentukan bahwa pekerja rumah tangga bukanlah bentuk pekerjaan, sehingga tidak diatur dalam UU. Lembaga Perburuhan Internasional (ILO) menengarai hampir 80 persen PRT adalah perempuan dan anak.

Sementara data korban kekerasan seksual yang dihimpun Komnas Perempuan selama 20 tahun belakangan ini, semakin lama semakin meningkat termasuk semakin beragamnya bentuk dan pola kekerasan yang dilakukan pelaku. Komnas Perempuan menemukan 15 bentuk kekerasan seksual, di mana baru tiga diantaranya telah diatur oleh UU. Sisanya, karena belum ada alas hukum yang jelas, membuat pelaku lepas dari jeratan hukum, dan korban masih jauh untuk menggapai keadilan.

Pelaksanaan fungsi legislasi merupakan perwujudan kekuasaan membentuk undang-undang yang dimiliki DPR. Dalam pelaksanaannya, pembentukan undang-undang dilaksanakan melalui pembahasan bersama antara DPR dan Presiden. Inisiatif usulan RUU dapat diajukan oleh DPR ataupun oleh Presiden.

DPR seharusnya menyuarakan kepentingan rakyat, karena itu ada proses reses di mana para anggota DPR kembali ke daerah pemilihannya dan menyerap kebutuhan dan kepentingan warga. DPR  seharusnya membuka ruang dialog dengan masyarakat (para konstituennya)  dalam waktu yang cukup, atas RUU yang akan dibahas. Namun, semakin lama kualitas lembaga DPR dalam berkomunikasi dan menyerap aspirasi warga semakin merosot. Dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun lalu menyebutkan kepercayaan publik terhadap kinerja presiden, KPK, dan DPR. Hasilnya, publik mayoritas lebih percaya terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan KPK daripada DPR.

“Yang percaya pada KPK 72 persen, pada Presiden Jokowi 71 persen, sedangkan pada DPR hanya 40 persen,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hasan saat memaparkan hasil surveinya  di Jakarta, Minggu (6/10/2019).

Kinerja DPR untuk menyelesaikan RUU juga memprihatinkan. Selama Tahun Sidang 2018-2019 telah membahas dan menyetujui sebanyak 15 RUU untuk disahkan menjadi UU. Secara keseluruhan jumlah RUU yang telah selesai dibahas dari awal periode keanggotaan DPR 2014-2019 sampai Agustus 2019 sebanyak berjumlah 77 RUU, dan mewariskan 48 RUU kepada DPR periode 2019 – 2024. Cilakanya, tidak ada status carry over terhadap RUU yang diwariskan.  Sehingga RUU yang dalam status menunggak, seperti RUU PRT dan RUU Pungkas harus melewati proses dari awal lagi, seperti menghasilkan Naskah Akademis (NA),  merancang RUU, dan Daftar Isian Masalah (DIM). Sungguh suatu proses yang tidak masuk akal sehat. Mengapa tidak memakai bahan yang sudah ada saja, sehingga proses pembahasan bisa diteruskan.

Dari 50 RUU yang masih bertahan dalam Prolegnas 2020, manakah yang benar-benar memenuhi kebutuhan rakyat banyak? Dan, manakah lagi yang akan tetap dibahas di tahun 2020, mengingat  sisa waktu tahun 2020 hanyakah tinggal 5 bulan?

Keahlian (skill) membuka ruang-ruang dialog antar elemen bangsa seharusnya dibangun oleh anggota-anggota DPR, sehingga mampu menjembatani berbagai perbedaan tanpa gejolak dan menghasilkan UU yang bermutu. DPR seperti ini yang dirindukan, bukan sekedar mereka yang pandai beretorika tanpa makna.

WhatsApp chat