Panen raya datang, Petani malang

Home / Opini / Panen raya datang, Petani malang

Oleh : Hariadi Propantoko 

Peneliti KRKP (Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan)

 

Cadangan beras pemerintah per maret 2019 adalah 2 juta ton (bulog.co.id/19/maret/2019). Cadangan ini diklaim oleh pemerintah aman untuk kebutuhan pangan nasional. Sayangnya cadangan ini didatangkan sebagian dari impor yang dilakukan pada tahun 2018 dengan total impor sebesar 2,2 juta ton, bukan dari petani kita. Situasi ini membahayakan bagi petani. Mengapa ? asumsinya demikian, ketika stok beras pemerintah cukup dimana waktunya beriringan dengan datangnya panen raya dapat menimbulkan kejenuhan produk (kelebihan penawaran dari pada kebutuhan) di pasaran. Sehingga yang terjadi adalah penurunan harga padi di tingkat produsen atau petani. Bila hal ini terjadi, maka petani merugi dan tidak dilindungi. Panen raya harusnya waktunya bagi petani senang, namun bisa jadi sebaliknya, petani bernasib malang.

Bulan maret sampai dengan april tahun ini merupakan puncak dari panen raya di sentra-sentra padi nasional. Panen raya dan cadangan beras pemerintah yang cukup dapat menimbulkan gejolak harga di tingkat petani. Hal ini sedang terjadi di beberapa daerah. Kabupaten Subang Jawa Barat misalnya, berdasarkan laporan dari penggilingan padi dan petani, harga padi (GKP) di tingkat petani saat ini hanya 3.600 rupiah/kg. Demikian halnya di Bojonegoro Jawa Timur, harga padi (GKP) juga hanya 3.600 rupiah/kg. Sedangkan di Tuban Jawa Timur lebih parah lagi, harga padi sampai di titik 3.000 rupiah/kg. Harga-harga tersebut berada di bawah harga acuan pembelian di petani (HPP) yang telah ditetapkan melalui Permendag no 27 tahun 2017. Padahal pada beberapa waktu sebelumnya harga panen masih tinggi, di Bojonegoro di Kecamatan Kanor pada saat panen di bulan februari 2019 harga panen masih sekitar 5.300-5.500/kg. Demikian halnya di Subang, harga panen padi (GKP) di petani pada 2 minggu yang lalu masih 5.500 rupiah/kg. Penurunan harga terjadi hanya pada waktu yang relatif singkat.

Jawa Timur merupakan provinsi dengan produksi padi tertinggi di nasional. Data BPS (1993-2015) menunjukkan bahwa produksi padi provinsi jawa timur adalah sebesar 17% dari keseluruhan produksi nasional. Berdasarkan informasi dari penggilingan dan distributor di Jawa Timur, pemanenan padi di provinsi ini telah rampung 80%. Persentase ini setara dengan produksi padi (GKP) sebesar 10,5 juta ton, tentunya panen raya yang telah mulai sejak minggu pertama bulan februari lalu di provinsi ini telah membanjiri gudang-gudang penggilingan.

Baca:  MENIMBANG UNTUNG RUGI BERHUTANG

Sedangkan provinsi Jawa Barat adalah penghasil padi terbesar kedua. Provinsi ini menyumbangkan produksi padi 15% dari produksi nasional. Salah satu sentra padi di jawa barat adalah Kabupaten Subang. Saat ini panen padi di Subang baru berjalan 5%. Baru 5 % namun harganya sudah turun drastis, bila tidak ada tindakan lebih lanjut dari pemerintah, dikhawatirkan harga panen padi di Subang akan semakin anjlok sejalan dengan semakin besar panen yang ada di kabupaten ini.

Tren Harga Panen Padi (GKP) di Petani

Penggilingan padi di Subang memperkirakan panen raya berjalan sampai pada april minggu ke dua. Semakin mendekati puncak panen raya, harga padi diperkirakan semakin menurun. Data BPS dalam 4 tahun terakhir (2015-2018) menunjukkan bahwa harga panen padi (nasional) terendah pada setiap tahunnya selalu terjadi di bulan april, dimana pada bulan tersebut terjadi panen raya. Dari 4 tahun tersebut, harga terendah terjadi pada tahun 2015, dimana saat itu harga padi (GKP) adalah 4.187 rupiah/kg. Di setiap tahunnya harga padi (GKP) mulai menurun pada bulan januari. Di tahun 2019 ini, bulan februari, harga padi (GKP) di tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan bulan februari di tahun 2018 dan 2016. Bahkan data yang penulis peroleh dari Gerakan Petani Nusantara (GPN) di beberapa wilayah (Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara) menunjukkan bahwa harga rata-rata panen padi (GKP) di bulan maret 2019 adalah paling rendah dibandingkan dengan bulan maret dalam 4 tahun terakhir.

Rendahnya harga panen padi (GKP) di tingkat petani pada bulan maret 2019 ini dikhawatirkan akan terus menurun dan sampai pada palung terdalam pada bulan april seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Jika saat ini di Subang harga sudah mencapai 3.600 rupiah/kg, padahal panen baru sebesar 5%, bagaimana harga di puncak panen raya nanti? Tentunya sangat beresiko lebih rendah apabila tidak terdapat intervensi dari pemerintah.

Dimana letak Perlindungan terhadap Petani  ?

Menurut Direktur Pengadaan Bulog (bulog.co.id/10/februari/2017) bahwa kapasitas gudang Bulog sebesar 3,9 juta ton. Cadangan beras pemerintah saat ini sebesar 2 juta ton, yang berarti Bulog masih memiliki kemampuan untuk menampung beras sebesar 1,9 juta ton. Namun berdasarkan informasi dari penggilingan padi di Subang, Bulog belum terlihat melakukan pembelian padi di lapangan.

Baca:  Dukungan Keluarga Uno kepada Jokowi

Fenomena harga padi di bawah HPP tidak hanya terjadi pada awal tahun ini, karena setiap tahunnya selalu berulang. Catatan dari BPS menunjukan bahwa pada tahun 2016 terjadi 153 kasus harga di bawah HPP,kemudian 2015 terjadi 480 kasus di tingkat petani dan  456 kasus di tingkat penggilingan, 2014 terjadi 113 kasus di tingkat petani dan 93 kasus di tingkat penggilingan, serta pada tahun-tahun sebelumnya kasus-kasus harga panen di bawah HPP juga terjadi. Pertanyaanya adalah, mengapa tidak dilakukan tindakan antisipatif ?

Ketika panen raya terjadi seperti saat ini, semestinya pemerintah hadir untuk melindungi petani. Berdasarkan UU no 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 22 bahwa Pemerintah berkewajiban menjamin pemasaran hasil pertanian kepada petani dan dilanjut pada pasal 23 yang menyebutkan bahwa  jaminan pemasaran yang dimaksud merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.

Instrumen pemerintah untuk memberi jaminan penghasilan yang menguntungkan bagi petani (petani padi) adalah HPP yang ada dalam Permendag no 27 tahun 2017. Namun adanya HPP tersebut tidak menjadi keniscayaan bahwa petani terlindungi. Penyerapan oleh pemerintah belum dilakukan. Petani dilepas untuk menghadapi pasar yang di luar kemampuan petani untuk menyelesaikannya.

Cadangan pangan nasional yang dimiliki oleh pemerintah harusnya diambil dari petani dalam negeri, bukan dari skema impor seperti yang telah dilakukan. Kendati terjadi situasi yang mengharuskan impor oleh karena defisit pangan nasional, harusnya pemerintah memperhatikan kalender panen petani. Sehingga perencanaan penyediaan stok lebih terukur dan keputusan penyediaan stok didasarkan sampai pada rentang tidak adanya panen. Sehingga ketika panen raya datang, pemerintah siap menyerap hasil panen padi di petani secara maksimal. Penyerapan atau Pembelian oleh Bulog akan sangat berarti bagi petani meskipun kemampuan dari Bulog tidak akan mampu menyerap secara keseluruhan dari hasil panen di suatu daerah. Namun, Pembelian oleh Bulog dengan harga di atas HPP dapat mempengaruhi psikologi pasar yang akan berdampak pada penyesuaian harga pasar yang kurang lebih sama dengan harga pembelian yang dilakukan oleh Bulog, bahkan bisa di atas HPP. Pada fenomena yang sedang terjadi, khususnya di Subang, Bulog harus segera turun tangan, supaya petani segera bangkit, karena volume panen di Subang masih besar, yaitu 95 % lagi.

WhatsApp chat