Papua bersama Indonesia

Home / Opini / Papua bersama Indonesia

 

Oleh: Arimbi Heroepoetri
Direktur PKPBerdikari

Tidak ada seorangpun yang benar-benar mengetahui apa yang terjadi di Papua dan Papua Barat belakangan ini. Kejadian begitu cepat susul-menyusul di berbagai kota, korban meninggal dan terbakarnya gedung-gedung menjadi berita yang sayup sampai ke Jakarta. Yang pasti rusaknya tatanan keamanan warga di Papua dipicu dengan pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya menjelang Hari Kemerdekaan RI. Mereka dituduh melakukan pembakaran bendera RI. Belum lagi tuduhan ini terbukti, konflik susul-menyusul terjadi, yang termutakhir di Wamena.

Pemerintah bukannya tidak beraksi atas apa yang terjadi, dari tingkat Gubernur, Menko, KSP telah saling bertemu. Demikian juga Presiden sudah bertemu dengan berbagai unsur masyarakat Papua di Istana. Lantas apa yang kurang?

Mengutip pernyataan Ketua Komnas HAM, Taufan Damanik, agar perlu melihat peran pelaku non-negara (non-state actor) dalam kekisruhan di Papua menjadi penting. Dalam pemikiran HAM dewasa ini kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfil) tidak lagi hanya di tangan negara (state actor), tetapi juga non negara (non state actor).

Terutama mereka yang memiliki kapasitas kekuasaan seperti negara, biasanya merujuk kepada Lembaga Keuangan Internasional dan Korporasi besar. Namun, Pelapor Khusus untuk Promosi dan Perlindungan Hak Bebas Berpendapat dan Berekspresi, Abid Hussain, telah mengidentifikasi entitas lain selain Lembaga Keuangan Internasional dan Korporasi, yaitu pribadi-pribadi (individuals), dan kelompok (baik kelompok massa, kelompok sipil bersenjata, maupun kelompok mafia).

Baca:  Orang Wamena Tidak Anti Pendatang

Kepeduliannya ditujukan kepada setiap usaha untuk mengidentifikasi perbuatan pelaku non-negara yang menyebabkan resiko pengurangan kewajiban negara untuk tidak melanggar hak-hak warga negaranya dan mereka yang hidup di dalam teritori negara. Dalam konteks inilah bingkai HAM perlu dipertegas.

WhatsApp chat