Pengawasan BUMN Adalah Keniscayaan

Home / Berita / Pengawasan BUMN Adalah Keniscayaan

Jakarta, PKPBerdikari – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada masa pemerintahan Joko Widodo selalu menjadi sorotan. BUMN dinilai sebagai pemain kunci dalam penggerak perekonomian Indonesia dalam empat tahun terakhir.

Pengamat BUMN Danang Widoyoko menilai, pembangungan sarana publik di bidang infrastruktur tidak akan berjalan tanpa andil BUMN. Berbeda dengan apa yang terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya yang hanya mengandalkan kementerian pekerjaan umum atau lembaga eksekutif lain dalam pembangunan bidang infrastruktur. “BUMN saat ini menjadi pemain penting bagi perekonomian Indonesia,” ujar Danang dalam diskusi bertema ‘Bersih-bersih BUMN’ yang berlangsung pada selasa (20/8/2019) di kawasan SCBD, Jakarta.

Sebagai sebuah entitas bisnis, kinerja BUMN ditentukan dari seberapa besar laba yang berhasil dibukukan dalam setiap tahunnya. Namun pandangan tersebut bergeser sejak pemerintahan Joko Widodo. Danang menambahkan, kebijakan pemerintahan saat ini yang biasa dikenal dengan Jokowinomic, lebih mengedepankan kontribusi BUMN dalam berbagai kebijakan publik. “Kesuksesan BUMN diukur berdasarkan kontribusi pembangunan untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Danang.

Hal senada juga diungkapkan oleh pemerhati kebijakan publik dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azaz Tigor Nainggolan. Tigor menyebut BUMN menjadi kendaraan untuk mendistribusikan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Namun peran BUMN yang makin besar saat ini kerap tersandung berbagai pemasalahan dalam hal tata kelola dan kasus korupsi. Pengawasan terhadap menejemen BUMN dinilai masih lemah. “Dibutuhkan langkah tegas dari Presiden untuk membenahi BUMN,” ujar Tigor.

Perlu Peran KPK dalam membenahi BUMN

Tingginya kasus korupsi di lingkaran BUMN menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Hal tersebut juga disampaikan Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yuntho. Setidaknya ada 60 kasus korupsi di BUMN yang sedang ditangani pemerintah, kasus tersebut kebanyakan menjerat pelaku di level direksi.

Penempatan pejabat tanpa menimbang integritas menjadi pokok persoalan yang perlu ditangani secara serius. “Seringkali jabatan pengawas perusahaan atau komisaris ditempati orang-orang yang berjasa dalam hal politik saja, bahkan tdk memiliki integritas atau pengetahuan tentang tupoksi Komisaris,” terang Emerson.

Emerson juga berpendapat keterlibatan KPK dalam proses penjaringan para pejabat di BUMN harus diterapkan. “Ini sudah dilakukan, dulu pak Jokowi minta masukan KPK untuk mengangkat menteri. Jadi orang ini (yang menjadi cacatan KPK) tidak dipakai,” tutur Emerson.

Lebih lanjut, Emerson menyinggung rencana KPK untuk menempatkan orang di lingkarang BUMN. Langkah tersebut diperlukan tidak hanya dalam hal penindakan, tetapi juga pencegahan agar tidak ada lagi praktik korupsi di kemudian hari. “Dorongan kita di Kementerian BUMN menempatkan KPK untuk bersih-bersih. Penempatan orang KPK jadi penting, politisi itu enggak bisa sembarangan meminta CSR atau hal lainnya,” tutup Emerson. (RDT)

WhatsApp chat