Pengetatan PSBB di DKI Jakarta Kembali Berlaku Pada 14 September

Home / Berita / Pengetatan PSBB di DKI Jakarta Kembali Berlaku Pada 14 September

Jakarta, PKPBerdikari – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat. Hal itu diambil berdasarkan pengamatan pergerakan kasus sejak 12 hari terakhir yang mengalami peningkatan secara signifikan.

“Kami merasa perlu untuk melakukan pengetatan agar pergerakan pertambahan kasus di Jakarta bisa terkendali. Bila ini (pertambahan kasus) tidak terkendali, maka dampak sosial, budaya, akan menjadi sangat besar,” Ujar Anies Baswedan dalam konferensi pers di Balai Kota, jakarta, Minggu, 13 September 2020.

Anies memaparkan, jumlah kasus positif Covid-19 yang tercatat di DKI Jakarta sepanjang September 2020 melonjak hingga 3.864 kasus, atau meningkat 49% dibandingkan Agustus 2020. Sedangkan tingkat kematian yang terjadi dalam 12 hari terakhir sebesar 14%.

“Dari 190 hari (sejak kasus pertama diumumkan), ada 12 hari dimana kita menyaksikan peningkatan (angka kematian) yang sangat signifikan,” papar Anies.

Penerapan PSBB itu dilandasi oleh Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2020 yang ditetapkan bersamaan dengan konferensi pers, yakni pada 13 September 2020. “Selama masa PSBB sebisanya tetap berada dirumah. Dianjurkan untuk tidak bepergian, kecuali untuk keperluan mendesak. Kecuali untuk aktivitas dalam usaha esensial yang memang diperbolehkan,” lanjut Anies.

Adapun 11 sektor usaha esensial yang diperbolehkan untuk tetap beroperasi diantaranya Kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, dan kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan tempat-tempat yang harus ditutup secara penuh meliputi Sekolah dan institusi pendidikan, kawasan pariwisata dan taman rekreasi, taman kota dan RPTRA, sarana olahraga publik, dan tempat resepsi pernikahan.

Sementara itu, kantor perwakilan negara asing, kantor BUMN/BUMD yang turut serta dalam penanganan Covid-19, serta Organisasi kemasyarakatan di bidang kebencanaan juga diperbolehkan untuk beroperasi dengan maksimal 50% pegawai.

Merujuk pada peraturan menteri PAN-RB, kantor pemerintahan di zona dengan resiko tinggi tetap beroperasi dengan maksimal 25% pegawai. Kebijakan dapat berubah apabila ditemukan kasus positif pada tempat-tempat tersebut, yakni dengan penutupan kantor paling sedikit 3 hari kerja.

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrachman, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Nana Sudjana, dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.

WhatsApp chat