Percepat Penanganan Covid-19, Kemendagri Bentuk Gugus Tugas Daerah

Home / Berita / Percepat Penanganan Covid-19, Kemendagri Bentuk Gugus Tugas Daerah

 Jakarta, PKP Berdikari – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada kepala daerah di seluruh Indonesia sebagai upaya memerangi virus korona jenis baru (Covid-19). Melalui SE dengan Nomor  440/2622/SJ tersebut, Kemendagri meminta jajarannya, yakni Gubernur dan Bupati/Walikota segera membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah.

Dalam SE yang dikeluarkan di Jakarta pada Minggu (29/3/2020) dijelaskan, Kepala daerah berperan sebagai Ketua Gugus Tugas Daerah, sekaligus menjadi anggota Dewan Pengarah Gugus Tugas di Tingkat Nasional. Ketua Gugus Tugas Daerah memiliki tanggung jawab dalam melakukan antisipasi dan penanganan Covid-19 di daerah, menyusun tata organisasi, serta melakukan pendanaan yang dibebankan pada APBD.

Pemerintah daerah juga diberikan wewenang dalam menetapkan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19, dengan mempertimbangkan beberapa hal. “Penetapan status darurat siaga bencana harus didsarkan pada kajian terkait penyebaran Covid-19 dengan melibatkan BPBD dan Dinas Kesehatan,” tulis Tito dalam surat edaran tersebut.

Kajian juga dilakukan melalui analisa mendalam dengan berdasar pada evidence-based untuk menghitung dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul di masyarakat. Untuk memastikan upaya penaganan sampai level terbawah, Gugus Tugas Daerah diminta melibatkan asosiasi profesi, tenaga profesional yang bekerja di lapangan, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil.

Baca:  Presiden Jokowi dan Ibu Negara Kunjungan Kerja ke Kepulauan Bangka Belitung

Kesiapan fasilitas kesehatan dalam menangani dampak penularan Covid-19 menjadi salah satu fokus kebijakan yang harus dilakukan di daerah. Pemerintah daerah bersama dengan Gugus Tugas Daerah diminta untuk memastikan keamanan dan keselamatan tenaga penyedia layanan kesehatan yang bertugas di garda terdepan.

Penanganan juga dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan Rumah Sakit swasta sebagai rujukan penderita Covid-19. Selain itu, penambahan ruang isolasi di semua rumah sakit maupun fasilitas kesehatan pendukung lainnya harus diupayakan. Hal itu dilakukan guna memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Protokol Penanganan Covid-19

Kementerian Dalam Negeri memberikan landasan untuk memudahkan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana pandemi yang sedang dihadapi saat ini. Pemda dapat melakukan Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran serta melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan Corona Virus. Hal itu Merujuk pada Inpres Nomor 4 Tahun 2020 dan sesuai dengan Surat Edaran yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh LKPP.

Aturan lebih lanjut terkait penggunaan APBD dalam menangani Covid-19 diatur dalam Protokol Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT). “BTT dapat digunakan dalam keadaan darurat bencana yang terdiri dari 3 fase, yaitu Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan,” lanjut Mendagri dalam Surat Edarannya.

Baca:  Presiden Tinjau Penyaluran Bansos Tahap Tiga di Johar Baru

Teknisnya, BTT dapat digunakan Pemda untuk kegiatan seperti pertolongan darurat, evakuasi korban, pengadaan kebutuhan sanitasi, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pengadaan kebutuhan pokok masyarakat.

Kemendagri juga mengatur berbagai kegiatan yang harus tetap berjalan di tengah pandemi, melalui berbagai protokol lain. Beberapa diantaranya adalah Protokol Tempat Umum, Protokol Acara Resmi, Protokol Kantor Pemerintahan, Protokol kelompok rentan (lanjut usia dan pelajar), dan Protokol Karantina Mandiri. (Red)

WhatsApp chat