Perlukah adanya UU Masyarakat Adat?

Home / Artikel / Perlukah adanya UU Masyarakat Adat?

Oleh : Arimbi Heroepoetri.,SH.LL.M

(Pegiat Hukum, HAM, Masyarakat Adat, Lingkungan dan Perempuan, Direktur PKPBerdikari dan Peneliti Senior pada debtWATCH Indonesia)

 

April 2020

 

Walaupun keberadaan Masyarakat Adat (MA) telah diakui dalam konstitusi[1] maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan,[2] namun sampai sekarang situasi pengabaian, pengucilan dan kekerasan yang dialami masyarakat adat di Indonesia masih terus terjadi.

Ada dua masalah utama yang melatarinya. Pertama, tidak adanya pengakuan secara utuh atas keunikan dan kekhasan MA sebagai masyarakat. Semisal tari-tariannya diakui, tapi kepercayaannya tidak. Kedua, pengaturan dan pengelolaan MA di tingkat pemerintah pusat tidak terintegrasi, masih terserak setidaknya di 13 kelembagaan di mana nomenklaturnya pada level direktur/eselon tiga ke bawah. Sehingga tidak ada strategi kebijakan yang komprehensif, melainkan lebih bernuansa proyek, yang sering kali saling menegasikan. Belum lagi di tingkat pemerintah daerah yang masing-masing memiliki penafsiran yang beragam tentang masyarakat adat.

Padahal praktik pengelolaan SDA oleh Masyarakat Adat, selain berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan hidup, juga dapat memberikan kontribusi ekonomi. Riset yang dilakukan AMAN (2018) menunjukan bahwa  nilai ekonomi pengelolaan sumber daya alam (SDA) di enam wilayah adat menghasilkan Rp 159,21 miliar per tahun, dan nilai jasa lingkungan mencapai Rp 170,77 miliar per tahun, dan ini dapat mendorong perekonomian di daerahnya.

Hasil studi BRWA (2019) menunjukan tutupan lahan terbaik (hutan primer) terletak di wilayah adat, artinya masyakat adat mengelola hutan dengan lestari juga terbukti memberikan sumbangan pada ketahanan pangan lokal. Hal ini masih dapat kita temukan pada masyarakat Baduy (Banten) dan Boti (NTT)  tak satu pun ada anak yang mengalami stunting dan gizi buruk. Padahal angka Kemiskinan di Provinsi Nusa tenggara Timur (NTT), khususnya  Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mencapai 29,36 persen[3] dan  angka stunting 52,76 Persen[4].  Hal ini terutama karena Masyarakat Adat Boti masih memiliki keberagaman pangan yang tinggi.

Baca:  Presiden Minta Optimalisasi Program Tol Laut untuk Tekan Disparitas Harga

Pemerintah terlalu sering mengabaikan eksistensi MA. Kriminalisasi terhadap masyarakat adat masih terus berlangsung. Data AMAN menyebutkan 125 masyarakat adat di 10 wilayah menjadi korban kriminalisasi di kawasan hutan. Mereka tersebar di Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Tindak pidana yang kerap ditujukan pada masyarakat adalah: memasuki tanah PTPN tanpa izin, pengrusakan, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin, penganiayaan, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dan menguasai tanah tanpa izin. Selain itu, dalam beberapa kasus yang spesifik, masyarakat dituduh merintangi kemerdekaan orang untuk bergerak di jalan umum, pengancaman, melakukan perbuatan tidak menyenangkan, dan menghentikan aktivitas alat berat.

Terhadap kondisi ini, maka kehadiran aturan dalam tingkat UU menjadi penting agar pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dapat dilakukan secara menyeluruh. Koalisi LSM Kawal RUU MA merekomendasikan setidaknya UU MA harus memuat delapan hal, yaitu: Pertama, berbagai sebutan yang merujuk kepada masyarakat adat seperti Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Adat maupun Masyarakat Tradisional dapat digunakan bergantian dengan merujuk kepada satu istilah, yaitu Masyarakat Adat.

Kedua, Berbasis HAM serta Memasukan prinsip-prinsip HAM. Ketiga, Memuat aturan tentang pemulihan hak. Jenis pemulihan hak yang wajib diatur dalam RUU adalah Grasi, Amnesti, Abolisi, Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi. Keempat, mengakui Hak atas identitas budaya.

Kelima, Pengaturan penyelesaian konflik. Keenam pengakuan dan perlindungan atas kekayaan intelektual. Ketujuh, pengakuan tentang hak anak, pemuda dan perempuan adat, dan Kedelapan Perlu adanya pasal-pasal mengenai tindakan khusus sementara bagi Masyarakat Adat pada umumnya, seperti pendidikan bagi kelompok mainstream agar mengenali dan menghormati eksistensi masyarakat adat.

Baca:  Presiden Instruksikan Penanganan Segera Kerusakan di Wamena

Sekarang, saat yang tepat untuk mendesak kembali perlunya RUU MA mengingat RUU MA telah masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2020 di DPR.

 


[1] Pasal 18B ayat (2), dan pasal 28I ayat (3). Dan, mereka memiliki unsur-unsur sebagai berikut; a) ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling); b) ada pranata pemerintahan adat; c) ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; d) ada perangkat norma hukum adat; dan e) khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu, sebagaimana bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/ PUU-V/2007.

[2] Terdapat paling sedikit 19 (sembilan belas) istilah peraturan perundang-undangan yang menggunakan kata “Masyarakat Adat/hukum adat/masyarakat tradisional/komunitas adat, dan Masyarakat Adat  dengan definisi yang beragam antara lain UU Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, UU Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, UU Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Perkebunan, UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. (Lihat Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, “Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif terpencil‟, 2013, hal.2)

[3]https://voxntt.com/2019/02/28/29-persen-dari-total-penduduk-di-tts-masih-miskin/41812/

[4]https://kupang.tribunnews.com/2019/07/24/angka-stunting-di-tts-mencapai-5276-persen

WhatsApp chat