Salus Populi Suprema Lex Esto: Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi

Home / Opini / Salus Populi Suprema Lex Esto: Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi

Oleh: Arimbi Heroepoetri.,SH.LL.M

(Pegiat Hukum, HAM, Masyarakat Adat, Lingkungan dan Perempuan, Direktur PKPBerdikari dan Peneliti Senior debtWATCH Indonesia)

 

Hari ini, 17 Juni 2020 data  yang dirilis pemerintah menunjukkan jumlah orang yang terinfeksi Covid-19 secara nasional telah mencapai 41.431 orang, di mana 2.276 lebih dinyatakan meninggal, dan 16.243 telah sembuh. Angka orang yang terinfeksi setiap harinya masih tinggi, jika minggu lalu di sekitar 400-an, sekarang di sekitar 1000. Masih jauh dari reda. Beberapa provinsi (Aceh, Riau, Jogjakarta, dan Bengkulu) sempat stabil di angka 0 untuk orang yang terinfeksi di provinsinya. Sementara provinsi penyumbang angka kumulatif terbesar bergantian dipegang oleh Jakarta, Jawa timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Tidak ada satu negarapun di dunia ini yang berpengalaman menghadapi ‘serangan’ Covid-19, karena itu kebijakan yang cenderung  trial and error diterapkan dengan pendekatan rem darurat. Artinya, potensi seringnya berubah kebijakan akan tinggi disesuaikan dengan kondisi, reaksi di lapangan dan pengalaman yang terhimpun. Pengalaman seluruh bangsa di dunia dalam mengelola pandemik Covid-19 masih minim.  Dengan panduan WHO, organisasi kesehatan dunia, berbagai  informasi terkini dikelola dan dikoreksi. Misalnya semula para pemimpin di dunia meyakini bahwa Covid-19 akan melemah di daerah panas, mengingat kasus pertama Covid-19 berasal di Tiongkok, akhir Desember 2019, di masa musim dingin, kemudian meluas cepat ke negara-negara empat musim lainnya, seperti Jepang Korea, Eropa dan Amerika. Asumsi ini dipatahkan ketika negara-negara dengan dua musim juga terserang Covid-19 ini. Semula, pemakaian masker lebih ditujukan kepada orang yang sakit, namun pengalaman negara Jepang mengajarkan agar pemakaian masker ditujukan kepada semua orang, baik yang sehat maupun yang sakit, untuk mencegah penularan Covid-19.

Kasus pertama covid-19 di Indonesia diumumkan tanggal 2 Maret 2020 yang menyasar kepada dua orang perempuan dewasa di daerah Depok. Sebelas hari kemudian (13 Maret) pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan  Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), melalui Kepres No. 7 Thn 2020. Gugus Tugas ini dipimpin oleh ketua BNPB (badan nasional penanggulangan bencana), lembaga Negara yang telah terbiasa menangani bencana di Indonesia. Kemudian lahir  PP No. 21 Thn 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan dan diundangkan 31 maret 2020, sebagai turunan dari pasal  59 (4) UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Pada tanggal yang sama (31 Maret) dikeluarkan juga  Perpu No. 1 Thn 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan Pandemik  Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sebagai Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu ini akhirnya disetujui oleh DPR sebagai Undang-Undang (UU) tanggal 12 Mei 2020.

Dengan lahirnya tiga serangkaian peraturan perundang-undangan untuk menangani Covid-19 di atas, yaitu Perpu No. 1 Thn 2020, PP no. 21 thn. 2020 dan Kepres No. 7 Thn. 2020, maka sudah ada dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan aktivitas penanganan Covid-19. Lahirnya Gugus Tugas di tingkat nasional dan daerah yang langsung bertanggung jawab ke Presiden merupakan badan pelaksana yang melakukan koordinasi dan konsolidasi lintas sektor dan lintas wilayah. Keberadaan Perpu No. 1 thn 2020 menjamin adanya alokasi pendanaan dari APBN untuk penanganan Covid-19. Total sudah teralokasi dana sebesar Rp 405 triliun untuk dukungan kesehatan, bantuan sosial dan stimulus ekonomi. Kemudian PP 21 thn 2020 memberikan arahan mengenai PSBB sehingga dapat segera dilaksanakan.

Pemerintah juga telah membentuk RS Rujukan khusus Covid-19, dan seluruh biaya menangani pasien covid-19 ditanggung oleh pemerintah. Terlepas dari berbagai mancam kritik yang ditujukan kepada penerapan PSBB, maupun kelahiran Perpu nomor 1 tahun 2020, menurut hemat saya apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah suatu sikap gerak cepat yang mementingkan keselamatan rakyat. Seperti yang disitir oleh Cicero, filsuf Italia “Salus Populi Suprema Lex Esto”: “Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi”, alias keselamatan umum yang paling utama.

Tentu saja kita semua menyadari bahwa bahaya Covid-19 belumlah lewat, dan pemerintah bersama segenap elemen bangsa masih terus berupaya untuk mengatasinya. Usaha untuk menemukan obat jitu mengatasi keganasan Covid-19 terus diupayakan. Berbagai eksperimen dan uji coba terus dilakukan. Pemerintah telah mengumumkan temuan-temuan produksi anak bangsa seperti alat test yang lebih murah dan mobil laboratorium yang dapat berpindah untuk melakukan test, robot perawat yang meminimkan kontak fisik manusia, ventilator portable untuk pasien yang menderita sesak dengan harga terjangkau, dan Terapi plasma konvalesen yang dipelopori Dr. Theresia Monica Raharjo bagi pasien Covid-19 stadium berat. Anjuran menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan masih harus terus diterapkan sampai jumlah orang yang terinfeksi menurun, dan ini adalah tugas kita untuk mentaatinya, demi keselamatan kita semua. (180620).