PTPN III Holding Hadir Demi Negeri

Home / Opini / PTPN III Holding Hadir Demi Negeri

Jatuhnya harga karet alam membuat pemerintah harus bekerja keras mengatasi stabilitas harga karet, terutama karet rakyat. Pemerintah, dalam hal ini Kemenko Ekonomi yang dinakhodai Darmin Nasution sudah bertekad mengatasi soal stabilitas harga dan kesinambungan perkebunan karet bekerjasama dengan Malaysia dan Thailand. Hal ini dilakukan dengan tiga kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang dengan mengatur jumlah ekspor karet alam, peningkatan penggunaan karet alam di dalam negeri, dan peremajaan (replanting) karet alam.

Tiga kebijakan tersebut merupakan keputusan dari Special Ministerial Committee Meeting of the International Tripartite Rubber Council(ITRC) yang diinisiasi tiga negara produsen karet, yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand, pada 22 Februari 2019 di Bangkok, Thailand. Adapun, pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Pertanian dan Kerjasama Thailand, Grisada Boonrach. Wakil dari Indonesia adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, sementara Malaysia diwakili oleh Menteri Industri Utama Teresa Kok. Mereka didampingi oleh pejabat senior kementerian lainnya, serta anggota Dewan Direksi ITRC.

Sejalan dengan kebijakan di atas, PTPN III Holding sebagai BUMN Perkebunan melalui anak perusahaannya PTPN V dan PTPN VII, membeli produk karet alam rakyat di Riau, Bengkulu dan Lampung. Harga karet basah dipatok Rp 1000 di atas harga pasar. Hari ini harga pasar karet basah Rp 8.025, PTPN membeli dengan harga Rp 9.025. Harga seribu di atas harga pasar sangat membantu petani karet. Sehari rata-rata PTPN membeli 100 ton karet basah rakyat.

Baca:  Debat Capres II; Sebuah Catatan dari Philips Vermonte

Begitu juga yang dilakukan Kementrian PUPR yang membeli karet basah di Sumsel, melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan PTPN. Bahkan hasil pembelian karet basah Kemen PUPR, diolah di PTPN VII, Lampung utk dijadikan damper jalur rel, pemisah jalan, bantalan jembatan dan vulkanisir ban.

Pembelian karet basah rakyat dan adanya kesepakatan kerjasama dengan Malaysia dan Thailand terkait karet alam ini sesuai perintah Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu. Jokowi memerintahkan BUMN salah satunya BUMN Perkebunan turut mensejahterakan rakyat dan mengurangi kemiskinan rakyat di sekitar kebun.

Selain itu, sudah saatnya proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan provinsi dan kabupaten yang tersebar di seluruh negeri menggunakan damper jalur rel, pemisah jalan, bantalan jembatan, dan vulkanisir ban produk dalam negri, produk anak bangsa.

BUMN hadir demi negeri terwujud karena Negara hadir.

 

Jakarta, 25 Feb 2019

Osmar Tanjung/
Komisaris Independen PTPN IV.

WhatsApp chat