Tanggapi Soal Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Erick Thohir Pastikan Kapabilitas Setiap Calon

Home / Berita / Tanggapi Soal Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Erick Thohir Pastikan Kapabilitas Setiap Calon

Jakarta – Rangkap jabatan pada komisaris dan direksi di BUMN, menurut Menteri Erick Thohir sudah terjadi sejak lama. Saat menjawab pertanyaan Najwa Shihab pada sebuah talkshow, Rabu, 5 Agustus 2020, Ia meminta BUMN tidak disamakan dengan perusahaan Swasta pada umumnya.

“BUMN itu punya keunikan di mana kita banyak sekali penugasan negara. Contoh, kalau kita bicara misalnya Pelindo banyak sekali penugasan negara yang harus kita lakukan untuk menjaga suplai dan demand-nya. Nah di situlah kenapa banyak hubungan erat dengan Kementerian Perhubungan misalnya,” sebut Erick Thohir.

Meski demikian, Erick menegaskan tidak semua perwakilan negara pada perusahaan tesebut adalah orang perhubungan, namun banyak juga dari kalangan profesional. Selain itu, rangkap jabatan seharusnya tidak menjadi persoalan asalkan orang tersebut memang capable.

“Kita ada peraturan internal BUMN ada juga peraturan sebagai perusahan publik. Jumlah komisaris independennya juga berbeda dengan perusahaan tertutup sepeti BUMN yang belum go publik. Kalau kita lihat keberadaan rangkap jabatan, itu sesuatu yang lumrah. Tetapi apakah mereka tidak capable? saya rasa tidak,” ujar dia.

Selanjutnya, Erick juga mengakui adanya upaya dari partai politik untuk menitipkan kadernya pada jabatan komisaris BUMN. Hal itu tak menjadi soal baginya, karena hanya sekitar 10 persen orang partai dengan kemampuan tertentulah yang diterima manjadi komisaris BUMN.

Salah satu dari 10 persen yang dimaksud Erick adalah Arief Budimanta, yang diangkat menjadi Komisaris Bank Mandiri pada awal 2020 lalu. “Seorang Arif Budimanta apa dibilang nggak capable? Memang dia ada PDIP, tapi sekarang dia bantu.”

Alamsyah Saragih, Ombudsman RI menyoroti proses rekrutmen BUMN berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2015 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

“Kami akan melanjutkan review administratif terhadap proses rekrutmen komisaris yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kementerian BUMN,” tegas Alamsyah.

WhatsApp chat