Tentang Kebudayaan Nasional

Home / Opini / Tentang Kebudayaan Nasional

 

 

Oleh: Arimbi Heroepoetri.,SH.LL.M

(Pegiat Hukum, HAM, Masyarakat Adat, Lingkungan dan Perempuan, Direktur PKPBerdikari)

 

Kebudayaan tidak sekedar seni, tetapi seluruh cipta, rasa dan karsa umat manusia. Undang-undang nomor 5 Thn. 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan bahwa:  “Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-Kebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia.”

Rumusan dalam pasal 32 ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan “Negara memajukan kebudayaan nasional  Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.  Pembukaan UUD 1945 yang disusun oleh para pendiri bangsa kita dengan jelas menyebutkan arah perkembangan masyarakat Indonesia: “..yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia..”

Hal penting yang ditegaskan dalam Penjelasan UU nomor 5/2017 adalah “Langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya”

Maka sebenarnya selain kita telah memiliki dasar hukum yang kuat soal pemajuan kebudayaan nasional, kita juga telah mempunyai kesepakatan yang tertuang dalam konstitusi kita terhadap hal yang terkait dengan masalah kebhinekaan budaya di Indonesia, toleransi terhadap berbagai budaya, sikap terbuka sekaligus selektif terhadap budaya luar, dan juga  upaya-upaya yang harus serius dilakukan untuk memelihara warisan budaya bangsa.

9 Desember 2018 Tim Perumus Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 menyerahkan dokumen strategi Kebudayaan Nasional kepada Presiden Joko Widodo. Strategi Kebudayaan Nasional (SKN) ini juga merupakan mandat dari Pasal 13 UU No. 5 Thn. 2017, disusun secara partisipatif dengan melibatkan lebih dari 300 PPKD Kota/Kabupaten dan  33 Propinsi, mencakup Bahasa, Manuskrip, Adat – istiadat, Ritus, Tradisi Lisan, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Permainan Rakyat, Olahraga Tradisional dan Cagar Budaya. Kemudian melalui berbagai macam Forum-forum Pra-Kongres dengan isu lebih spesifik, seperti Data Kebudayaan, Diaspora Budaya, Ahli Cagar Budaya, Budaya Maritim, dan Seni Visual. SKN ini diharapkan akan menjawab tantangan kebudayaan nasional sampai 20 tahun ke depan.

Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo  menyatakan: “Kita tidak cukup hanya menjamin ketersediaan panggung ekspresi, yang kita butuhkan adalah panggung interaksi yang bertoleransi, Karena inti dari kebudayaan adalah kegembiraan”. Sementara Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan, menyebutkan bahwa tujuan kebijakan budaya nasional adalah mewujudkan “Indonesia Bahagia”. Sebagaimana stanza kedua dari lagu Indonesia Raya:

Indonesia tanah pusaka

Pusaka kita semuanya

Marilah kita mendoa

Indonesia bahagia

Tujuh Isu Pokok Pemajuan Kebudayaan dan Tujuh Agenda Strategis Pemajuan Kebudayaan

Baca:  Sehatkan Demokrasi Kita: Seruan Said Aqil Siroj Institute (SAS Institute)

Tim Perumus SKN juga melihat ada tujuh isu pokok yang akan mempengaruhi Pemajuan Kebudayaan Nasional, yaitu:

  1. Pengerasan identitas primordial dan sentimen sektarian yang menghancurkan sendi-sendi budaya masyarakat
  2. meredupnya khazanah tradisi dalam gelombang modernitas
  3. disrupsi teknologi informatika yang belum berhasil dipimpin oleh kepentingan konsolidasi kebudayaan nasional
  4. pertukaran budaya yang timpang dalam tatanan global menjadikan Indonesia hanya sebagai konsumen budaya dunia
  5. Belum terwujud pembangunan berbasis kebudayaan yang dapat menghindarkan penghancuran lingkungan hidup dan ekosistem budaya
  6. belum optimalnya tata kelembagaan bidang kebudayaan
  7. desain kebijakan budaya belum memudahkan masyarakat untuk memajukan kebudayaan.

 

Strategi untuk mengatasi isu-isu pokok di atas, dapat dilakukan melalui “Agenda Strategis Nasional”, yaitu:

  1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
  2. melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional
  3. mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional
  4. memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
  5. memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem
  6. reformasi kelembagaan  dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan
  7. meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan.

Kebudayaan lahir dari masyarakat, walaupun demikian pemerintah memiliki peran kunci untuk memfasilitasi dan mewadahi kreativitas masyarakat. Dewasa ini ada sekitar 22 lembaga setingkat menteri yang mengurus dan mengatur masalah kebudayaan. Ke depan sebaiknya ada satu kementrian yang khusus menjadi pengelola dalam bidang kebudayaan, sekaligus sebagai motor penggerak untuk melaksanakan strategi kebudayaan nasional  tersebut di atas.

PKPBerdikari akan selalu mendukung langkah-langkah menuju pembentukan kebudayaan nasional, salah satu sumbangan konkrit PKPBerdikari adalah mendukung diadakannya Festival Layang-layang sebagai ekspresi budaya masyarakat pesisir Melayu di Danau Siombak, Medan yang berlangsung secara berkala atas inisiatif masyarakat, kali ini Festival dilakukan tanggal .8 September 2019.

WhatsApp chat