Terbitkan Aturan Terbaru, KPU Larang Konser Musik Pada Kampanye Pilkada 2020

Home / Berita / Terbitkan Aturan Terbaru, KPU Larang Konser Musik Pada Kampanye Pilkada 2020

Jakarta, PKP Berdikari – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan Nomor 13 tahun 2020 pada Rabu, 23 September 2020. Aturan tersebut merupakan perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Piilkada serentak yang digelar di tengah Pandemi Covid-19.

“Perlu melakukan perubahan ketentuan kampanye dalam kondisi bencana nonalam Corono Virus Disease 2019 (Covid-19),” bunyi beleid yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman tersebut.

Ketentuan kampanye yang dimaksud adalah larangan melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar. Pada pasal 88C beleid itu merinci, kegiatan yang dilarang diantaranya rapat umum, pentas seni atau konser musik, kegiatan olah raga seperti gerak jalan santai, serta kegiatan sosial berupa bazar.

Selanjutnya, partai politik atau tim kampanye diwajibkan mengutamakan metode kampanye lewat pertemuan terbatas yang dilakukan melalui media sosial atau media daring. Sedangkan untuk pertemuan tatap muka, KPU membatasi jumlah peserta paling banyak 50 orang dengan jarak antar peserta adalah 1 meter.

Selain pada tahapan kampanye, perubahan aturan juga dilakukan pada tahap pengundian nomor urut pasangan calon. Berbeda dengan Pilkada sebelumnya, pengundian nomor urut melalui rapat pleno terbuka hanya dihadiri oleh beberapa pihak tanpa pengerahan massa atau arak-arakan.

“Hanya dihadiri oleh Pasangan Calon (Paslon); 2 orang perwakilan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; 1 orang penghubung calon; 7 atau 5 anggota KPU Provinsi, atau 5 anggota KPU Kabupaten/Kota,” bunyi pasal 55 tersebut.

Kemudian pada tahapan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, akan disiarkan secara langsung dari studio Lembaga Penyiaran Publik. Ketentuan kehadiran pada studio tersebut sama dengan aturan saat pengundian nomor, yakni hanya dihadiri Paslon, dan perwakilan dari KPU dan Bawaslu.

Sementara itu, seluruh pihak yang diketahui melanggar ketentuan kampanye akan dikenakan sanksi sebagaimana tertuang dalam pasal 88C ayat 2. Sanksi dapat berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu hingga pembubaran kegiatan kampanye.

Pilkada serentak 2020 akan dilakukan di 270 wilayah di Indonesia yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Masa kampanye rencananya akan diselenggarakan selama 71 hari, mulai tanggal 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020. Sedangkan hari pemungutan suara akan dilaksanakan serentak pada Rabu, 9 Desember 2020 mendatang.

WhatsApp chat